Senin, 20 Desember 2010

MADURA PADA ABAD XVII SAMPAI PARUH ABAD IXX

MADURA PADA ABAD XVII SAMPAI PARUH ABAD IXX
A.   Letak dan Keadaan Alam Pulau Madura
Pulau Madura terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Secara geografis lebih kurang 7˚ sebelah selatan dari garis khatulistiwa di antara 112˚ dan 114˚ bujur timur. Pulau tersebut dipisahkan dari Pulau Jawa oleh Selat Madura, yang menghubungkan Laut Jawa dan Laut Bali. Sejak zaman dahulu Pulau ini menjadi salah satu pelabuhan yang penting bagi jalur perdagangan internasional. Di sebelah baratnya terdapat pelabuhan Gresik, yang menjadi pusat perdagangan daerah Jawa Timur dengan daerah seberang. Dari pelabuhan ini pada abad ke-15, penyebaran agama Islam dimulai di Jawa dan Madura. [1] Panjang Pulau Madura lebih kurang 190 km dan jarak terlebar pulau itu adalah 40 km. Luasnya adalah 5.304 km². Pantai sebelah utaranya merupakan suatu garis panjang yang hampir lurus. Sebelah timur di pantai selatan mempunyai dua teluk yang besar, terlindung oleh batu karang, pulau-pulau dan gundukan pasir. Disebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan Kepulauan Sapudi dan Kangean. Pulau-pulau terpenting adalah Sapudi, Raas, Gua-Gua, Kangean, Sapekan, dan Sapanjang. Juga terdapat gugusan pulau-pulau kecil Masalembu, Masakambing, dan Keramian yang terletak antara Madura dan Kalimantan, yang kesemuannya termasuk daerah administratif Madura.
Secara geologis Madura merupakan kelanjutan dari pegunungan kapur yang terletak di sebelah utara dan selatan Lembah Solo. Deretan bukit yang terletak di tengah pulau ini membentuk kaki gunung dari Pegunungan Kendeng. Puncak tertinggi di Madura adalah Gunung Gadu (341 m), Gunung Merangan (398 m) dan Gunung Tembuku (471 m). Sungai terpenting di Madura adalah Sungai Bangkalan, Balega, Sampang, dan SungaiSaroka.[2] Hanya Sungai Sampang yang dapat dilayari sampai beberapa kilometer ke pedalaman. Daerah hutan di Madura lebih kurang 6% dari luas wilayah.

B.   Sejarah Pulau Madura
Pulau Madura sejak dahulu tidak pernah menjadi kesatuan politik yang berdiri sendiri. Madura terdiri dari beberapa kerajaan yang saling bersaingan. Sebelum Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) muncul kerajaan-kerajaan tersebut banyak bergantung pada kerajaan yang lebih besar di Jawa. Berturut-turut kerajaan-kerajaan di Madura berada dibawah supremasi kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur, negara-negara Islam di pesisir Demak dan Surabaya dan Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Di zaman Majapahit beberapa raja di Madura mempunyai hubungan keluarga dengan bangsawan Jawa. Para raja Madura berkewajiban menyerahkan upeti pada pada raja pusat di Jawa dan pada waktu tertentu juga diwajibkan hadir dalam perayaan di istana, kunjungan kehormatan sebagai pengakuan atas ketundukan pada raja di Jawa.
 Menurut cerita tradisi, para raja di Madura tetap setia pada Majapahit sampai jatuh pada tahun 1572 M. Dalam abad ke-16, karena munculnya Islam di pulau tersebut dan juga kesulitan intern, Majapahit yang pernah berkuasa itu mulai kehilangan pengawasan atas kerajaan-kerajaan di pesisir utara Jawa. Kerajaan-kerajaan tersebut berdiri menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing mendapatkan hegemoni lautan. Setelah hegemoni Majapahit surut para raja Madura mengakui Kesultanan Demak yang keluar sebagai penguasa hegemoni baru di pesisir utara Jawa. Demak sebagi kerajaan yang berbasis pada perdagangan, menggunakan Madura sebagai basis penyerangan yang juga bermotif ekonomi terhadap daerah-daerah di timur Jawa yang beragama Hindu.
Sebelum Majapahit runtuh, Madura telah mengenal agama Islam. Karena sebelumnya Madura mempunyai hubungan erat dengan Gresik dan Surabaya (tempat Sunan Giri dan Sunan Ampel bermukim). Usaha pengislaman mulai berkembang pesat setelah Kesultanan Demak mulai runtuk pada paruh abad ke-16.
Pada waktu kekuasan Majapahit mencapai puncak kejayaannya,  Majapahit pada waktu itu menguasai bandar-bandar komersial di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan di Kepulauan Maluku. Pulau Madura memiliki peran penting dalam usaha mengamankan rute-rute perdagangan. Terlebih lagi pada saat Demak dan Surabaya mengarahkan perekonomian mereka dalam bidang maritim. Kelangsungan hidup perekonomian mereka tergantung pada jalur bebas di pulau itu.
Pada tahun 1624 Sultan Agung di Mataram melakukan ekspansi dan berhasil merebut Madura dan menguasai Surabaya dengan pasukan sebanyak 160.000 orang. Pada waktu itu Madura terdiri dari lima kerajaan yakni Arosbaya, Blega, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kerajaan Mataram yang bercorak agraris menempatkan Madura bersama dengan negara-negara Pesisir Jawa sebagai provinsi luar Mataram. Ini memiliki posisi penting sebagai penghasil tenaga kerja. Supremasi Mataram lebih memberatkan Madura daripada penjajahan-penjajahan sebelumnya.
Pada akhir abad ke-17 dibawah pimpinan Tronojoyo dengan bantuan dari Makassar rakyat Madura berhasil keluar dari cengkeraman Mataram di Jawa. Pergolakan politik itu segera berakhir ternyata hanya Madura Barat yang masih menerima subornidasi yang lama, Madura Timur tetap berusaha untuk ditundukkan kembali oleh Jawa. Pada waktu terjadi pemberontakan Trunojoyo pada Mataram, kerajaan-kerajaan Madura timur yakni Sumenep dan Pamekasan berada pada satu pemerintahan. Setelah pemberontakan usai Madura Barat dibawah pimpinan Cakraningrat II dan Madura Timur dibawah pimpinan Yudonegoro.
Pada tahun 1680 setelah perang Trunojoyo selesai dan Madura terbagi menjadi dua, maka Cakraningrat II memindahkan keratonnya dari Sampang ke Tonjung di Bangkalan. Cakraningrat II meninggal di Kamal, dan digantikan anaknya Cakraningrat III, pada waktu itu dia menghadapi perang dari menantunya Adikoro I. Cakraningrat sendiri meninggal sewaktu berada diatas kapal pada tahun 1718. Maka oleh Susuhunan Mataram diangkat adiknya yakni Suroadiningrat menjadi Cakraningrat IV. Pada waktu itu pula keratonnya untuk kedua kalinya dipindah dari Tojung ke Sembilangan. Cakraningrat IV berseteru dengan VOC dan ia diasingkan ke Kaap de Goede Hoop di Afrika Selatan dan meninggal disana dan dimakamkan ke Airmata (Arosbaya).

C.   SISTEM PEMERINTAHAN DI MADURA
Struktur pemerintahan di Madura secara garis besar sama dengan pememrintahan di Jawa. Tiap-tiap kerajaan di Madura merupakan organisasi teritorial dan departemental. [3]Divisi kewilayahan adalah struktur dasar dari negara, setiap masalah kenegaraan bermuara keatas yakni raja (panembahan). Dalam menjalankan pemerintahannya raja dibantu oleh  pepati atau perdana menteri. Patih dalam bekerja dibantu oleh empat niaka yang berpangkat demang. Sedangkan untuk tingkat desa demang dibantu oleh mantri kebayan dan lurah kebayan .Para pejabat rendahan dianugerahi tanah bengkok sedangkan para pejabat tinggi dimana terdapat keluarga raja mendapat wilayah lungguh. Sistem lungguh ini memberi hak para pejabat untuk memungut pajak tertentu. Para pejabat yang diserahi lungguhan tidak berhak atas tanah itu sendiri. Namun mereka diberi hak menyita sebagian dari hasil lahan untuk kepentingan pribadi. Tapi sebaliknya untuk tanah bengkok yang bersangkutan dapat mengerjakan tanah dan memungut hasilnya. Baik tanah lungguh maupun bengkok di Madura disebut percanton.
 Jadi sebenarnya pemerintahan ini berarti bahwa sang raja berkuasa di sekitar keraton dengan bantuan para pejabat. Pulau Madura yang memiliki banyak gugusan pulau-pulau kecil dan sulit dijangkau bisa mendapatkan pengawasan dengan cara demikian. Dalam keadaan demikian sistem lungguhan adalah cara yang efisien untuk memungut pajak. Di kerajaan lain yakni di Sampang dan Blega dikepalai oleh wedana yang dibantu oleh mantri polisi (penegak hukum). Wilayah itu terbagi kedalam subdistrik yang dikepalai mantri kampong. Organisasi desa dikepalai seorang kliwon yang dibantu apel.
Divisi departemental terdiri atas gedong negeri, pengadilan keraton dan kantor penghulu. Gedong negeri dikepalai oleh wedono gedong. Kantor administrasi negara ini mengurusi percaton, pajak dan urusan lain yang berhubungan dengan keuangan. Urusan pengadilan keraton dipegang langsung oleh panembahan. Sedangkan kantor penghulu mengurusi masalah keagamaan.[4]
Di kerajaan-kerajaan Madura, desa merupakan organisasi terkecil. Dalam hal ini desa terdapat tiga macam yakni: desa daleman, desa perdikan dan desa percaton. Desa daleman merupakan milik raja, sepertiga hasil dari desa ini menjadi milik panembahan. Desa perdikan adalah desa khusus yang mempunyai otonomi sendiri dalam mengurusi administrasi. Sedangkan desa percaton merupakan desa lungguh yang merupakan tulang punggung ekonomi negara, sumber pedapatan panembahan, pejabat dan keluarga raja.
Sistem keprajuritan di kerajaan-kerajaan Madura disebut Barisan yang diisi oleh penduduk atau semacam wajib militer. Barisan pada tahun 1831 terdiri atas infanteri, kavaleri dan artileri dan pasukan pionir. Barisan ini pada masa kolonial dipakai untuk membantu Belanda berperang di sejumlah kerajaan misalnya Perang Aceh, Perang Jambi, Perang Palembang, Perang Padri, Perang Lombok dan Ekspedisi pertama di Bone. Pada masa VOC kerajaan-kerajaan di Madura dihapuskan dan berubah menjadi kabupaten yang terdiri atas kabupaten Bangkalan, Sumenep dan Pamekasan hingga abad ke-19. [5]



Daftar Raja di Kabupaten Sumenep Sebelum Kerajaan Dihapus
NO
NAMA RAJA/BUPATI
KERATON
TAHUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
 35
Aria Wiraraja
Aria Wirajaya
Ario Danurwenda
Ario Asrapati
Panembahan Joharsari
Panembahan Mandaraga
Panembahan Wotoprojo
Panembahan Notoningrat
Panembahan Scodiningrat I
Scodiningrat II
Panembahan Blongi
Panembahan Adipoday
Panembahan Scodiningrat III
Panembahan Scodiningrat IV
Panembahan Scodiningrat V
R.T Kanduruwan
P. Wetan dan P. Lor
P. Wetan II
P.Lor II
P. Cokronegoro I
P. Anggadipa
Tumenggung Jaing Patih dari Sampang
Tumenggung Yudonegoro
P.T Tulang Jiwa dan P. Sepuh
P. Cokronegoro II
Purwonegoro
P. Cokronegoro III
P. Lolos
K. Losap
R. Ayu Tirtonegoro
P. Sumolo Asiru
Sri Sultan Abdurahaman (Pakunataningrat I)
Notokusumo II
P. Pakunataningrat II
P.Ario Prataningkusumo
Batu putih
Bamasareh
Aong Anyar
-
Bluto
Koles
Bukabu
Baragung
Banasare

-
Bolingi
Nyamplong
Banasare

Gapura

Parsanga

Karang Sabu



Karang Toroy











Pajagalan


1269-1292
1292-1301
1301-1311
1311-1319
1319-1331
1331-1338
1339-1348
1348-1353
1353-1366

1366-1386
1386-1399
1399-1415
1415-1460

1460-1502

1502-1559

1559-1562
1562-1567
1567-1574
1574-1589
1589-1626
1626-1644
1644-1648

1648-1672
1672-1678

1678-1709
1709-1721
1721-1744
1744-1749
1749-1750
1750-1762
1762-1811
1811-1854

1854-1879
1879-1901
1901-1926


DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman, Sejarah Madura Selayang Pandang. Sumenep: tidak ada penerbit, 1988.
Jonge, de Huub, Madura Dalam Empat Zaman: Perdagangan, Perkembangan Ekonomi dan Islam. Jakarta: Gramedia, 1989.
Kuntowijoyo, Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
Ricklef, M.C, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi, 2008.



[1] Huub de Jonge, Madura Dalam Empat Zaman: Perdagangan, Perkembangan Ekonomi, dan Islam. (Jakarta: Gramedia, 1989), Hlm.3.
[2] Ibid,hlm.6.
[3] Kuntowijoyo, Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940. (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), Hlm.134.
[4] Ibid. Hlm,138-139.
[5] Op.cit. Hlm, 51.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar